ICDRC_DISKUSI PUBLIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER

ICDRC_DISKUSI PUBLIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER

DISKUSI PUBLIK RENCANA PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER

R.Rizkiandi - Senin, 23 Desember 2019

Selong (Konsepsi NTB) – Diskusi Public Rencana Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Tentang Pengarusutamaan Gender berjalan dengan lancar dan sangat interaktif. Hal tersebut ditunjukkan dengan aktifnya para peserta yang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat , LSM serta OPD yang ada di lingkup 

Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur, ditambah dengan narasumber yang berkompeten untuk memberikan gambaran dan pemaparan berkaitan dengan isu pengarusutamaan gender. 
Kegiatan diskusi public yang dilaksanakan di Ruang Rapat BAPPEDA Kab. Lombok Timur tersebut di buka oleh Kepala BAPPEDA Lombok Timur, Achmad Dewanto Hadi S.T., M.T menyampaikan disela sambutannya “Bahwa apa yang kita lakukan saat ini, termasuk juga dalam proses finalisasi peraturan daerah tentang  pengarusutamaan gender adalah upaya untuk mensejahterakan masyarakat” (Senin, 23 Desember 2019).

Proses pelaksanaan kegiatan ini merupakan upaya untuk menyampaikan kepada segenap semua elemen kelompok masyarakat serta OPD terkait agar bisa mendapatkan informasi serta pemahaman yang sama berkaitan dengan Ranperda tentang Pengarusutamaan Gender di lingkup Kabupaten Lombok Timur. Diskusi public ini menjadi sebuah upaya untuk menerima masukan, saran serta kritik yang konstruktif dalam rangka penyempurnaan atas kekurangan yang terdapat dalam rancangan peraturan daerah ini. 

Direktur Konsepsi NTB, Dr. Moh. Taqiuddin menambahkan “Isu tentang pengarusutamaan gender ini merupakan upaya untuk menekankan pentingnya isu gender sebagai pertimbangan dalam membuat sebuah kebijakan yang berbasis gender”.  Pemerintah Lombok Timur bekerjasama dengan Konsepsi NTB bermitra dengan OXFAM bersama ANCP (Australian NGO Corporation) di Indonesia atas dukungan DFAT (Australian Government Departement of Foreign Affair and Trade) dalam Program ICDRC yang juga melibatkan kalangan akademisi serta NGO local lainnya untuk mendukung upaya terbitnya Peraturan Daerah Lombok Timur tentang Pengarusutamaan Gender.